DPRD Medan Soroti Kinerja Rico Waas yang Dinilai Kurang Memuaskan
Dalam kurun waktu 1,5 tahun masa kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Putra Bayu Waas, kinerja yang ditunjukkannya menuai sorotan tajam dari anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis. Menurutnya, banyak capaian yang diharapkan oleh masyarakat belum terlihat secara nyata. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat tanggung jawab yang diemban oleh seorang wali kota seharusnya mencerminkan hasil yang dapat dirasakan oleh warganya.
Minimnya Prestasi dan Kegiatan Seremonial
Reza mengungkapkan bahwa selama masa kepemimpinan Rico Waas, pemerintahan terlihat lebih banyak melakukan kegiatan seremonial ketimbang menghasilkan prestasi yang konkret. Ia menilai bahwa evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) juga tampak lemah, sehingga menciptakan kesan bahwa ada kurangnya pengawasan yang memadai terhadap jalannya pemerintahan.
“Kita tidak melihat adanya progres yang berarti dalam pelaksanaan visi dan misi yang diusung saat kampanye,” tegas Reza saat memberikan pernyataannya di Gedung DPRD Medan. Hal tersebut jelas menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap kinerja yang ditunjukkan oleh Rico.
Persoalan Krusial di Kota Medan
Di antara berbagai isu yang mendesak, Reza mencatat bahwa masalah banjir dan kualitas layanan kesehatan di Kota Medan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Bahkan, ia mencatat bahwa kondisi pelayanan kesehatan justru mengalami penurunan, yang tentunya sangat merugikan masyarakat.
- Penanganan banjir yang belum tuntas
- Kualitas layanan kesehatan yang menurun
- Minimnya evaluasi kinerja OPD
- Kegiatan seremonial yang mendominasi
- Kurangnya prestasi yang terlihat di lapangan
Kepemimpinan dan Jabatan Strategis yang Tidak Definitif
Reza juga menyoroti belum definitifnya jabatan-jabatan strategis di Pemerintah Kota Medan. Saat ini, posisi penting seperti Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) serta Kepala Dinas Kesehatan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yang tentunya berpengaruh pada kinerja kedua dinas tersebut.
“Sangat sulit untuk mencapai program kerja yang optimal jika posisi tersebut diisi oleh Plt. Kebijakan strategis dan inovasi pun akan terhambat,” ungkap Reza, menekankan pentingnya pengisian jabatan yang definitif agar kinerja pemerintahan dapat lebih terarah.
Potensi Masalah Baru dalam Pengisian Jabatan
Lebih lanjut, terdapat informasi mengenai rencana pengisian jabatan Kepala Dinas SDABMBK oleh pejabat dari luar Kota Medan, tepatnya dari Kabupaten Langkat. Reza mengingatkan bahwa hal ini bisa berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak yang relevan.
“Jika pejabat dari luar diangkat tanpa mempertimbangkan kapasitas dan pemahaman terhadap masalah banjir di Medan, kita khawatir persoalan ini tidak akan pernah teratasi,” jelasnya dengan nada was-was.
Kondisi Manajerial yang Belum Optimal
Reza juga menyoroti bahwa selain dua jabatan yang disebutkan, terdapat sekitar enam posisi pimpinan OPD lainnya yang masih diisi oleh Plt. Ini menandakan bahwa fungsi manajerial dalam pemerintahan belum berfungsi secara optimal, dan hal ini menjadi salah satu indikator buruknya kinerja pemerintahan saat ini.
“Kondisi ini harus segera diperbaiki agar program-program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tegas Reza.
Pentingnya Program yang Konkret dan Terukur
Di akhir pernyataannya, Reza menekankan kepada Wali Kota Medan untuk lebih fokus pada pelaksanaan program yang konkret dan terukur. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Ini merupakan langkah penting dalam evaluasi dan perbaikan ke depan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan,” tutup Reza, menyerukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai kemajuan bagi Kota Medan.
