Kenaikan Harga LPG 3 Kg di Bondowoso Memicu Unjuk Rasa Warga: Analisis Penyebab dan Solusi
Ketidaktersediaan dan lonjakan harga LPG berukuran 3 kg di Bondowoso telah memicu kegelisahan di kalangan warga lokal. Beberapa hari belakangan ini, mereka mengalami kesulitan dalam mencari gas elpiji bersubsidi tersebut, bahkan harus berpindah dari satu pangkalan ke lainnya tanpa mendapatkan apa-apa.
Kesulitan Warga Poler dan Binakal
Di Binakal, tepatnya di Desa Poler, warga yang dikenal dengan inisial F menyuarakan ketidakpuasannya. Ia telah dua hari tidak bisa memasak akibat habisnya gas. Meski sudah mencari hingga ke desa lain, ia masih belum bisa mendapatkan gas elpiji. Jika ada pun, harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Saya sudah mencoba mencari hingga ke desa tetangga, namun semua toko mengatakan stok habis. Jika ada pun, harganya sudah sangat tidak wajar, mencapai Rp 24 ribu,” ungkap F pada hari Rabu (18/3/2026).
Keluhan Warga Dabasah
Keadaan yang sama juga dialami oleh warga di Dabasah. Mereka mengeluhkan semakin sulitnya mencari LPG 3 kg, baik di pangkalan resmi maupun di pengecer.
“Saya sudah dua hari mencari dari pangkalan hingga pengecer, tetapi tidak ada yang tersedia. Jika ada pun, harganya sangat tidak wajar, bisa mencapai Rp 24 ribu,” ujar salah seorang warga Dabasah.
Situasi di Tenggarang
Di Tenggarang, kondisi serupa juga dirasakan oleh warga. Mereka harus berusaha keras mencari hingga ke wilayah lain untuk mendapatkan gas elpiji.
“Jika ada pun, harganya sudah melebihi HET. Kami benar-benar bingung, padahal kami mendengar bahwa stoknya masih aman,” ungkap warga Tenggarang.
Persepsi Masyarakat tentang Ketersediaan Stok
Masyarakat merasa bingung dengan pernyataan tentang ketersediaan stok yang menurut mereka tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami tidak mau hanya mendengar bahwa stok aman. Kenyataannya, kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan. Jadi, ke mana sebenarnya stok yang disebut aman itu?” tanya warga dengan nada tegas.
Dugaan Ketidakpatutan Distribusi LPG
Di tengah kondisi ini, muncul spekulasi tentang adanya ketidaksesuaian dalam distribusi LPG bersubsidi. Ada dugaan bahwa gas elpiji malah disalurkan ke sektor yang sebenarnya tidak berhak menerimanya. Selain itu, ada juga penerapan pembelian gas elpiji dengan menggunakan KTP yang sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya pengendalian, namun menurut sebagian warga hal ini justru memperlambat proses distribusi.
Harapan Masyarakat terhadap Pemerintah
Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG bersubsidi. Masyarakat merasa bahwa pengawasan di tingkat pangkalan dan penyaluran perlu diperketat agar pasokan dapat disalurkan dengan tepat dan tidak terjadi kelangkaan yang berkepanjangan.
Pemerintah juga diharapkan tidak hanya memastikan ketersediaan stok secara administratif, tetapi juga menjamin kelancaran distribusi hingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasa bahwa langkah yang cepat dan tegas sangat dibutuhkan untuk memulihkan stabilitas pasokan dan menjaga agar harga tetap sesuai dengan ketentuan yang ada.
