Motor listrik BGN menjadi topik hangat di kalangan masyarakat setelah video yang menampilkan kendaraan tersebut viral di media sosial. Dalam konteks ini, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan yang jelas untuk merespons kehebohan tersebut. Penjelasan ini tidak hanya bertujuan untuk mengklarifikasi informasi yang beredar, tetapi juga menunjukkan komitmen BGN terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rencana Pengadaan Motor Listrik BGN
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pengadaan motor listrik ini telah direncanakan sebagai bagian dari anggaran tahun 2025. Ini bukanlah sebuah program yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perencanaan yang matang untuk meningkatkan efektivitas operasional program yang ada.
“Pengadaan motor listrik ini telah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 untuk mendukung program MBG, terutama dalam meningkatkan mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” jelas Dadan di Jakarta, pada Selasa, 7 April.
Proses Realisasi Anggaran
Meskipun pengadaan ini termasuk dalam anggaran 2025, Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan administratif dan keuangan dari pengadaan tersebut baru akan berlangsung pada tahun 2026. Hal ini disebabkan oleh mekanisme akhir anggaran yang harus dilalui sesuai dengan prosedur pemerintah yang berlaku.
“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mengajukan SPM sehingga dananya masuk ke dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai dengan PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin pertama setelah 60% unit selesai, dan termin kedua untuk penyelesaian hingga 100% unit,” tambah Dadan.
Detail Realisasi Pengadaan
Dadan juga menginformasikan bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01% dari total kontrak yang berjumlah 25.644 unit, atau setara dengan 21.801 unit. “Sisa dana yang tidak terpakai akan dikembalikan ke kas negara bersamaan dengan penihilan RPATA pada pembayaran tahap kedua,” ujarnya.
- Pengadaan motor listrik direncanakan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis.
- Realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.
- Hanya 85,01% unit yang dapat diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan.
- Sisa dana akan dikembalikan ke kas negara setelah tahap kedua pembayaran.
- Motor listrik ini merupakan produk dalam negeri dengan TKDN 48,5%.
Produksi Motor Listrik BGN
BGN mengungkapkan bahwa semua unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya industri dalam negeri, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi ini dilakukan di fasilitas manufaktur yang terletak di Citeureup, Jawa Barat.
“Ini adalah langkah strategis kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri nasional melalui penggunaan produk lokal dengan TKDN yang signifikan,” tambah Dadan.
Pendistribusian Motor Listrik
Saat ini, semua kendaraan listrik yang diproduksi masih dalam proses penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Setelah administrasi selesai, pendistribusian kepada penerima manfaat di lapangan akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.
“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel,” tegas Dadan.
Kesimpulan tentang Motor Listrik BGN
Dengan adanya rencana pengadaan motor listrik BGN yang direncanakan akan terwujud pada tahun 2026, melalui skema RPATA dalam anggaran 2025, BGN menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi kepada masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam mendukung program gizi yang lebih baik dan meningkatkan mobilitas bagi para petugas di lapangan. Melalui transparansi dan akuntabilitas, BGN berharap dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.
